PM Israel Sambut Baik Pembebasan Mata-mata Israel dari Penjara di AS



Bandar Capsa - Mata-mata Israel, Jonathan Pollard akhirnya dibebaskan setelah dipenjara selama 30 tahun di Amerika Serikat. PM Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik hal tersebut.

"Orang-orang Israel menyambut baik dibebaskannya Jonathan Pollard. Saya sudah lama berharap hari ini akan datang," ujar Netanyahu dalam rilisnya seperti dikutip dari kantor berita AFP, Jumat (20/11/2015).

"Setelah tiga dekade mendekam di penjara, Jonathan akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Semoga dengan ini bisa membawa kedamaian bagi Jonathan ke depannya," sambungnya.

Pollard saat ini berusia 61 tahun. Dia disebut menjadi lebih religius setelah keluar dari penjara.

Dia dibebaskan dari hotel prodeo di Butner, Carolina Utara. Pollard dilarang meninggalkan Amerika Serikat selama lima tahun, kecuali mendapatkan izin dari Presiden Barack Obama.

Pollard divonis penjara seumur hidup pada tahun 1987 silam, sekitar 2 tahun setelah dia ditangkap atas tudingan spionase. Pollard merupakan warga negara Israel namun kelahiran AS, sehingga memiliki kewarganegaraan ganda. 

Dia divonis bersalah telah memberikan informasi rahasia intelijen AS soal persenjataan Arab dan Pakistan kepada Israel.

Kasus Pollard ini sempat memicu ketegangan antara AS dengan Israel, yang berulang kali meminta Pollard dibebaskan. 

Dua Alasan Kapolri Terbitkan Surat Edaran Hate Speech

BANDARCAPSA  -  Ada dua alasan utama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech. Berkaca dari tragedi Tolikara Papua dan Singkil Aceh, Kapolri akhirnya menerbitkan SE tentang hate speech. "Alasannya merujuk pada dua kasus yang paling dekat yakni kasus Tolikara yang semuanya berkumpul melalui dunia maya. Singkil ada provokasi. Bakar gereja didapatkan di dunia maya," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton CH di Mabes Polri, Senin (2/11/2015).
Anton mengatakan, dengan kasus tersebut jangan sampai media elektronik dijadikan alat dalam memprovokasi karena akan berakibat fatal. Bahkan, beberapa bulan sebelumnya Polri telah mencopot poster-poster hujatan yang dinilai tidak pantas.
"Berawal fakta tersebut perlu upaya segera. Ini (surat edaran ujaran kebencian) hanya mengingatkan, bukan larangan," tegasnya.
Menurut Anton, media yang akan menjadi sasaran Polri untuk pemantauan bukan hanya dunia maya, akan tetapi juga ujaran-ujaran yang ada di dunia nyata seperti orasi kegiatan, spanduk, banner, ceramah, pidato keagamaan, ujaran di media cetak maupun elektronik serta pamflet.
"Semuanya kita pantau tidak hanya media sosial. Hanya ingin mengingatkan tentang berkata-kata dan berbahasa, karena kata ini cermin dari budaya. Apakah salah ada imbauan mari berbicara lebih santun, etis karena tidak ada satu komunitas, budaya, dan agama yang mengajarkan tentang kebencian," pungkasnya.

Gatot Pujo Nugroho Resmi Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos

BANDARCAPSA  -  Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya resmi menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos tahun anggaran 2012 dan 2013, Senin (22/11/2015) malam.
Selain Gatot tersangka lainnya yang ikut terseret kasus ini ialah Kepala Badan Kesbanglinmas Provinisi Sumatera Utara, Eddy Sofyan.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah mengatakan, penetapan dua tersangka ini berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan penyidik. Penetapan kedua tersangka tersebut kata dia, berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup.
“Dari hasil ekspose penyidikan telah disepakati dua tersangka pertama Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan saudara Eddy Sofyan Kepala Badan Kesbanglinmas. Kedua orang ini kedapatan dua alat bukti. Terutama Pak Gatot tidak melakukan verifikasi terhadap penerima-penerima hibah dan juga dalam penetapan SKPD yang mengelola,” kata Armiyansyah di Kejagung, Senin (2/11/2015).

Sementara Edy lanjut Arminyansyah, telah meloloskan data-data yang sebenarnya belum lengkap antara lain keterangan-keterangan LSM yang tidak diketahui oleh desa setempat. Sementara kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp2,2 miliiar.

Mensos Geram Foto Jokowi & Suku Anak Dalam Disebut Rekayasa

BANDARCAPSA  -  Tuduhan di media sosial yang menyatakan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Sorolangu, Jambi, Jumat 30 Oktober 2015, adalah rekayasa, membuat Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa geram.
"Aku heran, dibilang orangnya sama, kan saya itu ngecek lapangan," kata Khofifah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/11/2015).
Khofifah mengaku tidak mengerti ada penilaian pertemuan direkayasa hanya dengan foto yang menampilkan bagian belakang. Bahwa orang-orang dari Suku Anak Dalam yang tidak memakai baju di hutan, sama dengan orang-orang yang ada di pelataran salah satu rumah yang memakai baju lantaran ada kemiripan bentuk kepala dan rambut.
Padahal menurut Khofifah, seluruh warga suku anak dalam memiliki kesamaan rambut yang tumbuh lebat. "Kepala (kalau) dilihat dari belakang itu sama, saya juga kaget. Aku sampai geli, bagaimana bisa kepala dianggap sama," ujarnya.
Sekedar diketahui, salah satu foto memperlihatkan Jokowi berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam. Dalam pertemuan tersebut, warga mengenakan pakaian lengkap.
Foto lainnya, memperlihatkan Jokowi berbincang dengan warga yang hanya mengenakan penutup seadanya di bagian bawah. Perbandingan kedua foto itu seolah memperlihatkan Jokowi berbincang dengan orang yang sama. (sus)

Lelucon Bom Penumpang Paksa Lion Air Batal Terbang

BANDARCAPSA  -   Hanya karena sebuah lelucon yang sama sekali tidak lucu dari seorang penumpang, penerbangan Pesawat Lion Air rute Bandara Don Mueang menuju Hat Yai, Thailand, dibatalkan.
Seperti disitat BangkokPost, Senin (2/11/2015), seorang penumpang berusia 23 tahun, Pichit Boondaeng awalnya hanya bercanda dengan seorang pramugari, ketika tengah dibantu meletakkan barang bawaannya di kompartemen barang.
Namun Pichit sontak ‘ngeguyon’ pada sang pramugari, untuk hati-hati meletakkannya karena mungkin saja ada bom di salah satu barang bawaannya.
Menurut konfirmasi Kepala Kepolisian Don Mueang, Kolonel Polisi Surachet Bandit, pramugari itu kemudian lapor kepada pilot pesawat yang kemudian segera membatalkan penerbangan.
Semua penumpang pun diminta turun dan meninggalkan pesawat. Sementara ketika petugas keamanan menggeledah semua barang bawaan penumpang, mereka tak menemukan bom yang dimaksud Pichit.
Sedangkan dikatakan penyidik Letnan Polisi Tossaporn Dudong, Pichit ditahan dengan dakwaan melayangkan informasi palsu dan memaksa pesawat dalam keadaan darurat. Pichit terancam hukuman lima tahun penjara dan atau denda 200 ribu baht atau Rp76,7 juta.

Jokowi Beri Perhatian Khusus terhadap Suku Anak Dalam

BANDARCAPSA  -   Presiden Joko Widodo menjadi Presiden RI pertama dalam sejarah yang mengunjungi Suku Anak Dalam di hutan pedalaman Provinsi Jambi. Presiden Jokowi pun berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka.
"Ini yang perlu dikelola lagi sehingga mereka mempunyai rumah tetap, tidak nomaden, lalu sumber pendapatan mereka harus dipikirkan, pendidikan juga harus ada yang mengajar anak-anak Suku Anak Dalam," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menyatakan hal tersebut usai melihat kondisi 15 rumah Suku Anak Dalam yang dulu dibangun pemerintah. Sehingga dirinya kembali menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian karena lingkungan yang telah lama mereka tinggali telah berubah menjadi lahan sawit.
Selain itu, Presiden Jokowi menyatakan, masih banyak yang kurang dari rumah tersebut, misalnya tidak ada sumur. "Tapi sebentar lagi akan kita buatkan sumur, terus listrik. Dulu listrik sudah ada tapi tidak bisa bayar jadi diputus PLN," katanya.
Menurut Presiden Jokowi, perhatian yang diberikan terhadap Suku Anak Dalam karena mereka juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia. "Semuanya itu rakyat kita. Semuanya saja, tidak hanya kamu yang di Jakarta," ujarnya.
Selama ini, sambungnya, berbagai upaya aksi kemanusiaan telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.
Untuk mengetahui penanganan dampak kabut asap bagi Suku Anak Dalam, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi bersama rombongan terbatas bertolak ke Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan menggunakan helikopter TNI AU.
"Saya mau ketemu langsung dengan Suku Anak Dalam, karena sudah beberapa kali saya baca mereka ada kesulitan-kesulitan, baik makanan maupun permukiman," kata Jokowi.
Suku Anak Dalam adalah suku yang tinggalnya berpindah-pindah, sehingga Presiden pun sempat bertanya kepada Suku Anak Dalam yang tinggal di tenda-tenda di kebun sawit, apakah mau tinggal di rumah dan tidak nomaden lagi.
Mereka, kata Presiden Jokowi, menjawab mau, tapi dengan syarat rumahnya memiliki jarak yang agak jauh dan memiliki lahan. "Sudah nanti disiapkan, Bu Menhut sudah nyiapkan, Pak Bupati, Pak Gubernur. Nanti yang mengenai rumahnya diurus Mensos," kata Jokowi.
Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Cek Endra di Sarolangun, berharap kedatangan presiden RI pertama dalam sejarah yang datang ke Suku Anak Dalam di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, bisa mengubah kehidupan Suku Anak Dalam menjadi lebih sehat dan lebih baik.